Brécs' posts with tag: politik
|  | Workers all over the world: UNITE!
May Day 2008 |
 Link: http://www.ahmadinejad.ir/just to remind myself that i dedicate, and shall always dedicate, my struggle for the freedom of the people of my country.
MOVE!!! MOVE!!! MOVE ONWARD!!!
Quoted from one of his threads:
Merry Christmas to everyone!
2006/12/21
In the Name of Almighty God, the Most Merciful, the Most Compassionate
Merry Christmas to everyone!
My sincere congratulations to everyone for the Glorious and Auspicious Birthday of Divine Prophet - confirmed and authenticated by Gabriel, the angel of Divine revelation - the Obedient of Almighty God,
Jesus Christ, the Messiah (peace be upon Him)
He was a messenger of peace, devotion and love based upon monotheism and justice. He was raised in His Mother’s hand – Virgin Mary (peace be upon her) – that Almighty God stood her as impeccable and exalted her above the women of the world. The Mother and the Son that in the Divine Sight are reputable and prestigious. And they are positioned by God – The All Wise- at a sublime level.
There’s no doubt, after God – the Peerless Creator, the Beneficent, the Merciful – created the human beings, did not forsake them on their own. By sending and assigning the emissaries – prophets and messengers - along with the righteous individuals, and on top of that, by providing and utilizing the mankind with the gifts of intellect and human nature, they are guided in the right path – in order to achieve the complete perfection. The human generations – one after another – were not created to live in anguish, intimidation, skirmish, aggression, oppression, and misery. And without enjoying an amity and fraternity atmosphere - replete of love and justice – depart this life and leave it for the next generations.
The philosophy of human creation is: reaching the pinnacle of bliss, construction of immaculate life, efflorescence of all potentialities and talents, implementation of justice and devotion across the world amongst all human beings. This is one of the definite Divine promises that when the world is filled with oppression and enmity by the tyrants and oppressors, it will become full of justice by the reappearance of the promised Savior. All the Divine Prophets have clearly anounced this fact.
Unfortunately during the history, some egoistic and tyrant individuals have existed that stood against the convocations and the sermons of the Divine Prophets. And these tyrants and oppressors were the causation of all the adversities and the originator of all wars and animosities.
Disadur dari tulisan
Agus Sudibyo
 Berulang kali rezim Orde Baru berusaha memadamkan pengaruh Soekarno. Hubungan antara Orde Baru dengan Soekarno memang hubungan yang menarik. Sejak awal kepemimpinannya, Soeharto memandang faktor Soekarno sebagai ancaman bagi legitimasi kekuasaannya. Soeharto bukan hanya memaksa Soekarno untuk turun dari kekuasaan, namun juga menggusur kekuatan-kekuatan soekarnois dari panggung pemerintahan dan militer. Uniknya, setelah Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970, situasi tidak semakin membaik bagi Orde Baru. Jasad yang tak berdaya itu justru meninggalkan pengaruh yang semakin merepotkan Orde Baru. Soekarno sebagai institusi politik, ideologi dan sebagai dramatic-person dalam memori kolektif bangsa Indonesia seakan-akan menjadi hantu yang membuat penguasa Orde Baru tak pernah tidur nyenyak. Maka tak henti-hentinya dilakukan usaha untuk memutus mata rantai pengaruh Soekarno dalam kehidupan birokrasi, militer, serta dalam kehidupan masyarakat. Segala sesuatu yang berbau Soekarno selalu dicurigai, ditekan, bahkan kalau perlu diberangus. Rezim Orde Baru secara sistematis dan kontinu menggunakan perangkat-perangkat kekuasaannya untuk melakukan apa yang disebut sebagai desoekarnoisasi. Karantina politik
Soekarno meninggal dalam status tahanan rumah. Sungguh tragis nasib Sang Proklamator ini di pengujung hidupnya. Ia digiring dalam sebuah karantina politik, diasingkan dari berbagai hal yang membuatnya merasa bermakna, yakni anak-istri, teman seiring, pengikut-pengikut setia, kerumunan massa dan pidato-pidato yang menggairahkan. Bahkan, untuk sekadar menyalurkan hobi berjalan-jalan dan membaca surat kabar pun Soekarno sempat tak diizinkan. Seperti yang telah diwasiatkan almarhum, keluarga Soekarno hendak memakamkan almarhum di Batu Tulis, Bogor. Namun, sebagai penguasa Orde Baru, Soeharto berkehendak lain. Bagi Soeharto, Bogor terlalu dekat dengan Jakarta dan pemakaman Bung Karno di sana dikhawatirkan suatu hari dapat menimbulkan dampak negatif bagi Orde Baru. Soeharto juga menolak usul pemakaman Bung Karno di taman makam pahlawan di Jakarta. Blitar, nun jauh di sana, tempat asal orangtua Bung Karno, dianggap "aman" untuk memakamkan Putra Sang Fajar. Upacara pemakaman Soekarno dilaksanakan dengan sederhana dan singkat. Teks pidato pemerintah yang dibacakan Jenderal M Panggabean dibuat sedapat mungkin seimbang dalam menggambarkan kebaikan dan keburukan Bung Karno. Namun, Soeharto juga menunjukkan penghormatannya terhadap Soekarno dengan mengumumkan hari berkabung nasional, sekaligus menggelar upacara pemakaman secara militer. Dalam hal ini, Soeharto tampak sangat hati-hati dan memperhitungkan benar dampak keputusan yang diambilnya pada momentum kematian Soekarno. Soeharto sadar masyarakat masih banyak yang mengidolakan Soekarno, dan dalam kondisi seperti ini, mengontrol secara ketat proses pemakaman Soekarno dapat menimbulkan gejolak yang tidak menguntungkan. Prioritas Soeharto lebih pada upaya menghindari situasi eksplosif yang bisa muncul akibat suasana emosional di kalangan pendukung Soekarno. Dengan kata lain, Soeharto berusaha untuk mengontrol sekaligus menghormati pengaruh Bung Karno, sebuah taktik yang dipertahankan selama memimpin Orde Baru. Prediksi Soeharto akan situasi eksplosif itu cukup masuk akal. Kematian Soekarno begitu menggemparkan masyarakat. Ribuan orang berbondong-bondong untuk memberi penghormatan terakhir bagi Soekarno. Media massa memberitakan bagaimana ratusan ribu manusia menyemut di jalan-jalan yang dilalui rombongan jenazah Bung Karno dari Lapangan Udara Bugis Malang, menuju Kota Blitar, Jawa Timur. Harian Kompas (22/6/1970) menggambarkan Kota Blitar yang kecil dan sederhana mendadak sontak menjadi penuh sesak oleh manusia. Orang-orang dari berbagai daerah datang dengan menggunakan mobil, truk, angkutan umum, sepeda motor, sepeda bahkan berjalan kaki untuk menyaksikan pemakaman Soekarno. Meskipun demikian, masyarakat sesungguhnya menyambut kematian Soekarno dengan gamang. Situasi politik waktu itu membuat masyarakat tidak berani terang-terangan mengekspresikan kesedihan atas meninggalnya Soekarno. Meskipun telah diumumkan hari berkabung nasional, masyarakat Blitar baru berani mengibarkan bendera setengah tiang setelah ada instruksi dari Gubernur Jawa Timur M Noer. Mereka berani keluar rumah, bergerombol dan memperbincangkan apa yang terjadi setelah orang-orang dari luar daerah berdatangan untuk menyaksikan pemakaman Soekarno. (Kompas, 23/06/70) Suasana serupa juga terjadi di Jakarta. Warta Minggu (5/7/70) memberitakan sedikit sekali pejabat tinggi, pemimpin masyarakat, instansi atau perusahaan yang berani memasang iklan belasungkawa di surat kabar. Warta Minggu mencatat mereka yang berani memasang iklan duka cita adalah DPP PNI, DPP IPKI, Keluarga Yayasan Rehabilitasi Sosial BU NALO, Keluarga Sudarmoto Djakarta, PT Hotel Indonesia Internasional, Brigdjen H Sugandhi, DPP Djamiatul Muslimin Indonesia, DPP GMNI, Fraksi PNI DPR GR dan PPK Kosgoro. "Jang lain2 mungkin 'tidak berani' pasang iklan, atau tidak melihat keuntungannja jang njata," tulis Warta Minggu. Setelah Soekarno wafat, represi terhadap hal-hal yang berbau Soekarno justru semakin meningkat. Pada awal dekade 1970-an, diskusi tentang Bung Karno sangat dibatasi. Sebuah larangan tak resmi diberlakukan terhadap publikasi tulisan-tulisan politik Bung Karno. Nama presiden pertama Indonesia ini jarang, atau bahkan tidak pernah sama sekali, disebut-sebut oleh unsur-unsur rezim Orde Baru. Meskipun keyakinan bahwa Soekarno adalah perumus Pancasila begitu mengakar kuat dalam skema pemahaman mayoritas bangsa Indonesia, referensi yang mengaitkan Bung Karno dengan Pancasila hampir sepenuhnya diingkari oleh pemerintahan Orde Baru. Praktik desoekarnoisasi itu merupakan kontinum dari politik yang dijalankan Orde Baru pada saat-saat sebelumnya. Konsolidasi politik pasca-G30S/1965 bukan hanya dilakukan dengan membersihkan tubuh birokrasi dan militer dari unsur-unsur PKI dan simpatisannya, namun juga dari unsur-unsur soekarnois. Amputasi politik dalam skala masif dialami kalangan loyalis Soekarno di berbagai tingkatan birokrasi dan militer. Ada yang sekadar digeser posisinya, dipecat, dipenjarakan, bahkan ada yang turut dilenyapkan dalam huru-hara politik yang penuh darah itu. Lewat fusi paksa selepas tahun 1973, PNI sebagai simbol kelembagaan yang paling langsung dari Soekarno, dipaksa meleburkan diri dalam wadah yang justru lebih sempit, Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Orang-orang PNI yang masih Soekarnois tak diberi pilihan lain, bahkan teror-teror langsung dan sistematis dialami aktivis-aktivis PNI di pusat dan terutama sekali di daerah yang berusaha melakukan perlawanan. Rezim Orde Baru juga sempat melarang penggunaan gambar dan simbol Soekarno dalam kampanye Pemilu 1987, meskipun pelarangan ini terbukti tidak efektif. Pelarangan gambar Soekarno ini merupakan ekspresi permukaan dari tindakan sistematis rezim Orde Baru untuk menggunakan status legal-formalnya guna menyudahi eksistensi Soekarno sebagai ideologi dan institusi politik. Demikian juga ketika Orde Baru menghalangi usaha Rachmawati Soekarno untuk mendirikan Universitas Bung Karno tahun 1984. Yang terakhir dan paling fenomenal, rezim Orde Baru secara kasar menggusur Megawati Soekarnoputri dari pucuk pimpinan PDI tahun 1996. Pancasila dan Bung Karno
Khalayak nasional pernah dibikin heboh oleh artikel berjudul Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara di Sinar Harapan, 3 Agustus 1981. Artikel ini ditulis Nugroho Notosusanto yang ketika itu sebagai Kepala Pusat Sejarah Militer ABRI. Dalam artikelnya, Nugroho menyatakan Soekarno bukan orang pertama yang merumuskan lima prinsip Pancasila. Menurut Nugroho, perumus utama Pancasila adalah Muhammad Yamin, Supomo, baru kemudian Soekarno. Peran Soekarno hanyalah dalam hal memunculkan istilah Pancasila. Bertolak dari premis ini, Nugroho juga menggugat keabsahan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Menarik untuk dicatat, premis yang merupakan reevaluasi terhadap sejarah Pancasila ini paralel dengan perubahan kebijakan rezim Orde Baru. Soeharto kemudian menghapus peringatan lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni, dan melarang semua bentuk peringatan pada tanggal itu. Meskipun menimbulkan keberatan dari berbagai pihak, rezim Orde Baru secara terang-terangan justru mengabsahkan premis Nugroho. Tahun 1982, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan artikel Nugroho itu menjadi sebuah booklet 69 halaman yang dijadikan bacaan wajib bagi para guru pengajar pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Ada hal yang kurang relevan dalam tulisan Nugroho. Perumusan Pancasila adalah proses sejarah yang terjadi tahun 1945, namun Nugroho menghubung-hubungkannya dengan apa yang terjadi pada dekade 1960-an. Nugroho menegaskan, generasi muda perlu diberi tahu pengalaman sejarah Orde Lama di mana ideologi marxisme-leninisme berkembang, agar mereka tidak mengulangi salah langkah pada masa itu, semata-mata hanya karena tidak tahu. Nugroho juga melihat pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Soekarno oleh MPRS tahun 1967 adalah "faktor yang menjulang tinggi" di dalam persoalan pengamanan Pancasila dari ancaman ideologi marxisme-leninisme sebagaimana yang dimaksud oleh Ketetapan MPRS No XXV/ MPRS/1966. Selanjutnya, menurut Nugroho, penghormatan terhadap jasa-jasa Soekarno seharusnya tidak membutakan mata masyarakat terhadap "kenyataan bahwa selama zaman Orde Lama itu, Bung Karno memberikan keleluasaan bergerak kepada PKI, dan bahkan mendukung partai itu dengan menyingkirkan kekuatan-kekuatan Pancasilais yang dapat mengimbangi kaum komunis..." Perlu dipertanyakan apa relevansi ditampilkannya "tafsir" sejarah itu. Sebab Nugroho tidak sedang berbicara tentang ancaman komunisme terhadap Pancasila, atau "kesaktian" Pancasila dalam menghadapi berbagai rongrongan. Proses perumusan Pancasila notabene berhenti pada 18 Agustus 1945 ketika PPKI mengesahkan UUD 1945, dan tentu saja berbeda dengan "proses perjalanan Pancasila sebagai dasar negara". Nugroho terlalu jauh masuk dalam pembahasan tentang sepak terjang politik Soekarno sehingga sedikit keluar dari konteks bahasan lahirnya Pancasila. Di sisi lain, Nugroho juga menegaskan rumusan Pancasila 1 Juni 1945 rentan terhadap ancaman komunisme. Nugroho menunjukkan bagaimana tokoh PKI seperti DN Aidit dan Nyoto pernah menggunakan sila internasionalisme, salah satu sila dalam Pancasila rumusan 1 Juni, untuk mendukung ide-ide komunismenya. Sebuah kesimpulan yang simplistik. Legitimasi atas rumusan Pancasila 1 Juni juga datang dari berbagai pihak, dengan latar belakang dan alasan yang berbeda dengan yang diutarakan tokoh PKI tadi. Dua minggu setelah artikel Nugroho itu dimuat, Institut Soekarno-Hatta mengumumkan "Deklarasi Pancasila" yang berisi penegasan bahwa tanggal 1 Juni merupakan hari lahirnya Pancasila. Deklarasi ini ditandatangani 17 tokoh masyarakat yang sebagian mempunyai latar belakang antikomunis. Mereka di antaranya adalah Jusuf Hasyim (pemimpin PPP), Usep Ranawijaya (pemimpin senior PDI), HR Dharsono (mantan Sekretaris Jenderal ASEAN) dan Jenderal (Purn) Hugeng. Deklarasi ini dibacakan di Monumen Soekarno-Hatta, Jalan Proklamasi Jakarta pada pukul 00.00, 17 Agustus 1981. Sebuah pemandangan yang menarik. Sejumlah tokoh dengan otoritas politik yang tinggi melakukan perlawanan simbolis terhadap seorang ahli sejarah yang baru saja menggugat sebuah versi sejarah. Kompetensi akademis dilawan secara politis. Dalam kacamata Brooks, tindakan Nugroho di atas mendapat restu pemerintah, sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan "keseimbangan" perspektif tentang Soekarno. Peningkatan idealisasi terhadap Soekarno di kalangan loyalis Soekarno dan generasi muda, diimbangi dengan usaha-usaha untuk menegaskan makna penting Soekarno dalam konteks sejarah. Kebangkitan kekuatan nostalgis terhadap Soekarno dan semakin kuatnya mitos-mitos tentang Soekarno sekitar tahun 1978 cukup mengkhawatirkan Orde Baru sehingga Nugroho diinstruksikan untuk melakukan counter dengan menciptakan gambaran-gambaran yang negatif tentang Soekarno. Meskipun premis-premisnya sempat memicu kontroversi, Nugroho dipromosikan pemerintah menjadi Rektor UI tahun 1982. Setahun kemudian, Nugroho diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam jabatan yang terakhir ini, Nugroho pernah diinstruksikan Soeharto untuk merevisi pelajaran sejarah sekolah dengan menekankan instabilitas politik di era kepemimpinan Soekarno tahun 50-an. Berawal dari sinilah kemudian bermunculan konstruksi-konstruksi unfavourable tentang Soekarno dalam buku teks sejarah. Konstruksi unfavourable tentang Soekarno diidentifikasi Leigh dalam buku teks Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka. Buku ini terdiri dari empat volume: volume 1 dan 2 menjelaskan sejarah era kepemimpinan Soekarno. Volume 1 (1945-1949) diawali dengan sampul foto Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Dalam kacamata Leigh, foto yang memperlihatkan Soekarno sedang menundukkan pandangannya ini cenderung menafikan kharisma Soekarno. Buku ini terdiri dari 254 halaman dilengkapi dengan foto atau gambar. Namun, foto Soekarno hanya dimunculkan 14 kali dan menurut Leigh rata-rata berupa foto yang sulit diamati karena berukuran kecil atau foto dengan sudut pengambilan yang kurang tepat. Leigh membandingkannya dengan foto-foto Letkol Soeharto. Di antaranya adalah foto yang menonjolkan wajahnya, serta foto yang menunjukkan dia sedang di tengah-tengah kerumunan prajurit, yang menggambarkan peran pentingnya dalam Serangan Oemoem I Maret 1949 di Yogyakarta. Foto yang lain berupa foto sepenuh halaman Soeharto dengan para veteran perang, serta foto Soeharto dengan Sultan Yogyakarta. Foto-foto ini, menurut Leigh, memperteguh citra Soeharto sebagai militer yang bersih dan sosok pemimpin yang terpercaya. Periode 1945-1949 merupakan puncak karier Soekarno sebagai negarawan maupun politisi. Namun, eksistensi Soekarno justru dikecilkan atau dikeluarkan dari teks resmi pemerintah yang membahas sejarah periode itu. Eksklusi terhadap eksistensi Soekarno bersandingan dengan inklusi terhadap eksistensi militer di era revolusi fisik, dengan penonjolan peranan Soeharto pada momentum Serangan Oemoem 1 Maret. Satu fakta yang sangat menarik juga ditemukan Leigh dalam soal-soal ujian untuk materi sejarah tingkat sekolah dasar. Dalam soal-soal pilihan berganda itu, Soekarno ternyata banyak ditempatkan pada pilihan jawaban yang salah untuk pertanyaan-pertanyaan seputar Pancasila, perjuangan melawan penjajah, dan penumpasan pemberontakan pascakemerdekaan. Sebaliknya, Leigh tidak menemukan satu pun soal ujian yang menempatkan nama Soeharto dalam pilihan jawaban yang salah. Fakta ini menurut Leigh dapat berdampak buruk terhadap persepsi siswa terhadap peranan Soekarno maupun Soeharto dalam sejarah.
Meminjam istilah Cornelis Lay, Soekarno bukan saja terus bertahan sebagai ideologi dan pemikiran politik, namun dari waktu ke waktu mendapatkan impor energi yang semakin besar dari kegagalan Orde Baru dalam merumuskan ideologi yang ingin mereka bangun. * Agus Sudibyo Peneliti pada Institut Studi Arus Informasi Jakarta, menulis buku Citra Bung Karno, Analisis Berita Pers Orde Baru
Catatan Asvi Warman Adam Tanggal 12 Januari 2008 pukul 09.44 di Cendana, Ismail Saleh membagikan fotokopi tulisannya yang dimuat pada harian Pelita berjudul Marilah Kita Bangsa Indonesia Wujudkan Petuah: Mikul Dhuwur Mendhem Jero. Di dalam artikel yang ditulis mantan Jaksa Agung era Orde Baru itu dikatakan bahwa Soeharto mengagungkan nama Soekarno dan mengubur dalam-dalam kesalahan Bung Karno.
Betulkah Soeharto melaksanakan prinsip menghormati orang yang lebih tua itu dalam kasus upaya pengadilan terhadap mantan Presiden Soekarno dan lebih-lebih dalam perawatan sang proklamator? Presiden Soekarno tidak dibawa ke pengadilan dengan alasan yang sangat strategis. Kalau dia disidangkan, tentu akan timbul protes dari para pendukung Bung Karno yang masih banyak. Di samping itu, pengadilan bisa membebaskannya karena tidak cukup bukti dia terlibat dalam upaya kudeta yang janggal itu.
Sementara itu, perawatan yang diberikan kepada Presiden Soekarno betul-betul tidak manusiawi. Bagai bumi dengan langit bila dibandingkan dengan perawatan sempurna yang diterima orang kuat Orde Baru itu. Selama 10 kali mengalami masalah kesehatan sejak berhenti jadi presiden pada 1998, Soeharto betul-betul memperoleh perhatian medis yang luar biasa.
Jenderal besar Soeharto dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada ruang 536 yang seakan-akan sudah menjadi ruang khusus perawatan presiden. Bukan hanya dokter kepresidenan, tetapi juga dokter ahli lain dikerahkan sehingga sampai berjumlah puluhan orang. Maka, berdatanganlah para selebriti pemerintahan, dari mantan pejabat era Orde Baru sampai kepada presiden dan wakilnya. Awal Januari 2008 ketika Soeharto kembali masuk rumah sakit, dia memperoleh perhatian yang luar biasa dari kru televisi yang berbondong-bondong menunggu pengumuman hasil kesehatan setiap hari dan malam.
Berita medis itu berfluktuasi, kesehatan Soeharto menurun, membaik, membaik dari pagi tadi tetapi masih kritis, gawat tetapi masih bisa diatasi, tergantung dari alat-alat bantu. Bahkan, Menteri Kesehatan yang entah terselip lidah mengatakan bahwa Soeharto mengalami kehidupan semu karena fungsi-fungsi organ tubuhnya saat ini digantikan oleh mesin.
Perawatan Bung Karno
Soekarno pernah mengalami gangguan ginjal dan pernah dirawat di Wina pada 1961 dan 1964. Prof Dr K. Fellinger menyarankan agar ginjal kiri tersebut diangkat saja. Bung Karno menjawab, "Nanti saja, ik moet mijn taak afronde (Saya harus menyelesaikan tugas saja). Tugas yang belum selesai itu adalah mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI. Pada masa selanjutnya, pengobatan dengan ramuan tradisional Tiongkok/akupunktur diberikan dokter dari RRT.
Pada 4 Agustus 1965 terjadi suatu peristiwa yang ikut memicu pecahnya Gerakan 30 September, yaitu sakitnya Bung Karno. Beredar rumor bahwa Soekarno pingsan dan mengalami koma. Sebetulnya yang terjadi, Bung Karno mengalami TIA (transient ischaemic attack), yaitu stroke ringan akibat penyempitan sesaat (spasme) pada pembuluh darah otak. Bukan stroke karena perdarahan atau adanya bekuan darah dalam pembuluh darah otak. Dokter meminta Soekarno berbaring di kamar. Para dokter menyarankan agar dia tidak usah berpidato pada 17 Agustus 1965 karena kondisi kesehatannya belum pulih. Seandainya dia berpidato, jangan lebih dari satu jam. Ternyata Presiden Soekarno berpidato lebih dari satu jam dan untungnya tidak terjadi apa-apa.
Awal 1969, Soekarno pindah dalam status bisa dikatakan "tahanan rumah" ke Wisma Yaso di Jalan Gatot Subroto (sekarang Museum Satria Mandala). Sementara itu, presiden RI pertama itu terus diperiksa oleh Kopkamtib. Setelah sakit Soekarno makin parah, barulah Soeharto memerintahkan menghentikan interogasi.
Soekarno mendapat perawatan reguler seperti di rumah sakit biasa, dalam arti diukur suhu badan dan tekanan darah beberapa kali dalam sehari serta jumlah air kencing selama 24 jam. Pernah ada pemeriksaan rontgen. Tidak diberikan diet khusus seperti yang dilakukan terhadap pasien gangguan ginjal. Ketika kondisi Bung Karno kritis, Prof Mahar Mardjono sempat menceritakan kepada Dr Kartono Mohammad bahwa obat yang diresepkannya disimpan saja di laci oleh "dokter yang berpangkat tinggi".
Hanya Diberi Vitamin
Menurut catatan perawat di Wisma Yaso, obat yang diberikan kepada Soekarno adalah vitamin B 12, vitamin B kompleks, Duvadilan, dan Royal Jelly (yang sebenarnya madu). Duvadilan adalah obat untuk mengurangi penyempitan pembuluh darah periferi. Kalau sakit kepala diberi novalgin, sekali-sekali kalau sulit tidur, Soekarno diberi tablet valium.
Ketika tekanan darahnya relatif tinggi, 170/100, tidak diberikan obat untuk menurunkannya. Juga tidak tercatat obat untuk melancarkan kencing ketika terjadi pembengkakan. Bung Karno telah ditelantarkan.
Pada 22 Mei 2006 bersama dr Kartono Mohammad, saya berkunjung ke rumah Rachmawati Soekarnoputri di Jalan Jatipadang, Jakarta Selatan. Rachmawati bercerita tentang dr Suroyo adalah seorang dokter dari dinas kesehatan Angkatan Darat berpangkat kapten (kemudian mayor) yang ditempatkan di Istana menjelang 1965.
Menurut Rachmawati, dr Suroyo inilah yang biasanya merawat hewan-hewan yang ada di Istana Merdeka. Yang aneh pula, urine Soekarno diperiksa pada laboratorim Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Entah tidak ada laboratorium yang lain waktu itu di Jakarta. Kami sempat melihat surat dari Pangdam Siliwangi Mayjen HR. Dharsono yang melarang seluruh warga Jawa Barat mengunjungi atau dikunjungi Soekarno. Selain itu, ada surat dari Pangdam Jaya Amir Machmud yang menetapkan bahwa seluruh dokter yang akan mengunjungi Bung Karno harus sepengetahuan dan didampingi dr Kapten Suroyo.
Ketika kesehatan Soekarno semakin kritis, pipinya terlihat bengkak, gejala pasien gagal ginjal. Guruh dan Rachmawati sempat memotret ayahnya. Foto itu sempat beredar pada pers asing. Guruh dan Rachmawati kontan diinterogasi di markas CPM Guntur, Jakarta.
Kenyataan yang tidak banyak diketahui masyarakat tentang kondisi kesehatan dan perawatan Bung Karno sengaja dikemukakan di sini, sungguhpun teramat pahit, bukanlah untuk memelihara dendam. Ini demi menuruti pandangan beliau agar kita "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah". Bangsa ini perlu belajar dan memetik hikmah dari sejarah masa lampau agar lebih arif dan proporsional dalam menyikapi persoalan hari ini.
::Dr Asvi Warman Adam; sejarahwan senior, ahli peneliti utama LIPI::
 Rahwana raja tega.
Tuhan mengabulkan do'a orang-orang yang teraniaya. Biarkan ia menikmati sakit yang sesakit-sakitnya, lebih sakit daripada sakitnya jutaan rakyat Indonesia yang telah dia fitnah, siksa, dan bunuh sekejamnya.
benar kata Rahman. setelah gw mendapatkan penerawangan dalam mimpi,  gw memperoleh petunjuk bahwa yang mengaku sebagai Mr. Noxious adalah seorang
BANCI!!!!!!
petok petoook petooooooooooook....
- dia menuduh gw, Rahman, Mas Sofwan, Fugue, http://tora85.multiply.com/, dan http://ishaputra.multiply.com/ secara semena-mena di blognya, tanpa pernah cross check sama sekali, khususnya -setahu gw- kepada gw, Rahman, dan Mas Sofwan. Bahkan satu kata diskusi pun belum pernah gw lakukan dengan si Ciken itu. Bahkan, gw bukan kontaknya.
- setelah saya dan Rahman mereply, jawabannya ngawur, berbelok-belok dari pertanyaan.
- dan kemudian, reply2 gw dan Rahman didelete.
- setelah itu, jurnal itu diset only for contact sehingga gwa gak bisa memantau apa yang dikatakan si Ciken itu di belakang punggung gw.
- ditantang berdebat dan klarifikasi sama Mas Sofwan di sini, tak ada jawaban sama sekali
hahahahahahaha.....
petok petoook petooooooooooook....
where the hell are you, bigot? please come back home to mama...
dari milis tetangga: Semoga dapat jadi inspirasi bagi kita semua..... When we'll have a Leader like him.... ?? =============================== Tuhan mencintai siapa yang merendah dalam kehidupan pribadinya!
TV Fox (AS) menanyakan pada Presiden Iran, Ahmadi-Najad; "Saat anda melihat di cermin setiap pagi, apa yang anda katakan pada diri anda?"
Jawabnya: "Saya melihat orang di cermin itu dan mengatakan padanya: 'Ingat, kau tak lebih dari seorang pelayan, hari di depanmu penuh dengan tanggung jawab yang berat, yaitu melayani bangsa Iran'."
Berikut adalah bagaimana penyiar menggambarkan dirinya.
Ahmadi-Najad, adalah presiden Iran yang membuat orang ternganga, karena pada saat pertama kali menduduki kantor kepresidenan ia menyumbangkan seluruh karpet istana Iran yang sangat tinggi nilai maupun harganya itu kepada masjid-masjid di Teheran dan menggantikannya dengan karpet biasa yang mudah dibersihkan.
Ia mengamati bahwa ada ruangan yang sangat besar untuk menerima dan menghormati tamu VIP, lalu ia memerintahkan untuk menutup ruang tersebut dan menanyakan pada protokoler untuk menggantinya dengan ruangan biasa dengan 2 kursi kayu, meski sederhana tetap terlihat impresif.
Di banyak kesempatan ia bercengkerama dengan petugas kebersihan di sekitar rumah dan kantor kepresidenannya.
Di bawah kepemimpinannya, saat ia meminta menteri-menterinya untuk datang kepadanya dan menteri-menteri tersebut akan menerima sebuah dokumen yang ditandatangani yang berisikan arahan-arahan darinya. Arahan tersebut terutama sekali menekankan para menteri-menterinya untuk tetap hidup sederhana dan disebutkan bahwa rekening pribadi maupun kerabat dekatnya akan diawasi, sehingga pada saat menteri-menteri tersebut berakhir masa jabatannya dapat meninggalkan kantornya dengan kepala tegak.
Langkah pertamanya ketika menduduki kursi kepresidenan adalah mengumumkan kekayaan dan propertinya yang terdiri dari Peugeot 504 tahun 1977, sebuah rumah sederhana warisan ayahnya 40 tahun yang lalu di daerah kumuh di Teheran. Rekening banknya bersaldo minimum, dan satu-satunya uang masuk adalah uang gaji bulanannya. Gajinya sebagai dosen di sebuah universitas hanya senilai US$ 250. Sebagai tambahan informasi, Presiden masih tinggal di rumahnya. Hanya itulah yang dimiliki seorang presiden dari negara yang penting baik secara strategis, ekonomis, politis, belum lagi secara minyak dan pertahanan.
Bahkan ia tidak mengambil gajinya, alasannya adalah bahwa semua kesejahteraan adalah milik negara dan ia bertugas untuk menjaganya.
Satu hal yang membuat kagum staf kepresidenan adalah tas yang selalu dibawa sang presiden tiap hari selalu berisikan sarapan; roti isi atau roti keju yang disiapkan istrinya dan memakannya dengan gembira, ia juga menghentikan kebiasaan menyediakan makanan yang dikhususkan untuk presiden.
Hal lain yang ia ubah adalah kebijakan pesawat terbang kepresidenan, ia mengubahnya menjadi pesawat kargo sehingga dapat menghemat pajak masyarakat dan untuk dirinya, ia meminta terbang dengan pesawat terbang biasa dengan kelas ekonomi.
Ia kerap mengadakan rapat dengan menteri-menterinya untuk mendapatkan info tentang kegiatan dan efisiensi yang sudah dilakukan, dan ia memotong protokoler istana sehingga menteri-menterinya dapat masuk langsung ke ruangannya tanpa ada hambatan. Ia juga menghentikan kebiasaan upacara-upacara seperti karpet merah, sesi foto, atau publikasi pribadi, atau hal-hal seperti itu saat mengunjungi berbagai tempat di negaranya.
Saat harus menginap di hotel, ia meminta diberikan kamar yang tidak terlalu besar dan tanpa tempat tidur karena ia tidak suka tidur di atas kasur, tetapi lebih suka tidur di lantai beralaskan karpet dan selimut.
Apakah perilaku tersebut merendahkan posisi presiden?
Presiden Iran tidur di ruang tamu rumahnya sesudah lepas dari pengawal-pengawalnya yang selalu mengikuti ke manapun ia pergi. Menurut koran Wifaq, foto-foto yang diambil oleh adiknya tersebut, kemudian dipublikasikan oleh media masa di seluruh dunia, termasuk Amerika.
Di waktu sholat berjamaah, anda dapat melihat bahwa ia tidak selalu duduk di baris paling muka.
Hari Kamis kemaren, Tuan "Presiden" Susilo Bambang Yudhoyono berpidato dalam peringatan Hari Koperasi Indonesia, di Bali. Tuan "Presiden" SBY, sebagaimana dikutip harian Kompas mengatakan: "Ideologi berbasis kapitalisme dan neoliberalisme tidak mencerminkan dan tidak sesuai dengan keadilan sosial terhadap rakyat Indonesia, termasuk bagi antarwarga bangsa. Maka, segala ideologi dari luar yang tidak memberi manfaat dan keadilan bagi rakyat harus ditentang dan dicegah masuk ke Indonesia." (Kompas, Jumat 13 Juli 2007, hal. 15). Singkatnya, menurut Kompas, Tuan "Presiden" menyampaikan pesan "tiada tempat bagi sistem ekonomi kapitalisme dan neoliberalisme di Indonesia."
Wah, wah, wah... hebat benar Tuan "Presiden"! Kali ini bicara soal ideologis, bukan semata-mata janji-janji yang tak bertepi.
Ariel Heryanto, di Kompas Minggu hari ini (15/7/07) menduga, pidato yang kental beraroma ordebaru itu jangan-jangan dibuat oleh penyusun yang merupakan 'residu' dari rejim ordebaru yang masih melekat di ring satu Tuan "Presiden" SBY. Sebuah pertanyaan yang sangat relevan, mengingat ordebaru juga sangat suka mencaci-maki komunisme, kapitalisme, dan liberalisme, namun dengan sangat sadar menenggak habis madunya crony-capitalism.
Persoalannya sekarang, Tuan "Presiden", apa yang Tuan "Presiden" maksudkan dengan kapitalisme dan neo-liberalisme itu? Apakah Tuan "Presiden" tahu bahwa sistem kapitalisme, yang beranak liberalisme dan bercucu neo-liberalisme itu adalah sistem ekonomi yang berbasiskan pada uang yang bekerja semata-mata demi uang, bukan sistem ekonomi yang berbasiskan kerja sebagai manifestasi fitrah manusia? Apakah Tuan "Presiden" paham bahwa kapitalisme itu adalah sebuah sistem untuk menumpuk kapital, yang kemudian ditanamkan lagi untuk menumpuk kapital lebih besar lagi?
Halo Tuan "Presiden" Yudhoyono,
Apakah Tuan sadar bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi yang sama sekali tidak memperhitungkan manusia dan kemanusiaan? Apakah Tuan "Presiden" mengerti bahwa manusia dalam sistem kapitalisme itu beralih wujud menjadi makhluk tanpa nama tanpa jati diri yang berupa angka-angka statistik, GDP, pendapatan per kapita, dan pertumbuhan?
Nah, sekiranya Tuan "Presiden" SBY paham dan mengerti dengan jelas, dan sekiranya pula Tuan adalah benar-benar Presiden Republik Indonesia, pertanyaan berikutnya adalah: apakah Tuan "Presiden" SBY tahu, mengerti, memahami dan sadar mengenai sistem ekonomi yang Tuan jalankan di Indonesia?
Barangkali Tuan "Presiden" perlu saya beri tahu, bahwa koperasi adalah sebuah sistem ekonomi yang menghitung manusia sebagai manusia. Dalam koperasi, keputusan diambil dengan basis satu orang satu suara. Adapun distribusi nilai tambah kepada anggota koperasi, selain dengan menghitung jumlah saham, juga memperhitungkan berapa banyak ia bekerja untuk kepentingan koperasi. Hal ini berarti menempatkan manusia sebagai makhluk yang exis, berpikir, bekerja, dan dihargai sebagai manusia. Berapa besar pun saham yang dikuasainya, satu orang tetaplah satu individu. Jadi, dalam sistem ini, faktor manusianya lah yang diperhitungkan.
Dengan demikian, semangat koperasi berlawanan secara diametral dengan sistem kapitalisme, dimana keputusan diambil dengan dasar satu saham satu suara, dus seseorang yang menguasai 5 juta saham dianggap memiliki 5 juta suara. Artinya, existensi dan suara seorang manusia ditentukan dari berapa banyak ia punya saham. Jadi, yang berbicara adalah saham yang punya nilai rupiah, bukan manusianya yang punya nilai kerja. Yang berkuasa adalah sahamnya, duitnya, bukan manusianya.
Lebih jauh lagi, Tuan "Presiden", di dalam sistem koperasi, setiap orang bekerja untuk semua, dan semua orang bekerja untuk satu tujuan bersama. Jadi, di sini kata kuncinya adalah transformasi. Di dalam sistem kapitalisme, semua orang bekerja demi segelintir orang pemilik saham. Ratusan jam dan trilyunan tetes keringat manusia mengalir dan terkumpul menjadi kemakmuran yang berlimpah bagi beberapa orang pemilik saham. Di sistem ini, Tuan "Presiden", kata kuncinya adalah transaksi.
Nah, kini saya sampai pada pertanyaan pokok. Karena Tuan "Presiden" SBY berbicara menentang kapitalisme di depan forum koperasi yang dihadiri oleh pentolan-pentolan koperasi dari seluruh penjuru dunia, maka pertanyaan terakhir saya ::untuk kali ini:: adalah, apakah yang telah Tuan "Presiden" perbuat dalam menentang kapitalisme dan membesarkan koperasi, sebagaimana yang Tuan pidatokan itu?
Maaf Tuan "Presiden", saya tidak bermaksud mengkuliahi Tuan yang seorang Doktor Ekonomi Pertanian. Saya hanya ingin mengatakan bahwa seandainya saya menjadi Tuan, akan saya pecat si pembuat pidato itu, sebab dia telah menempatkan Tuan menjadi bahan lelucon paling tolol di seluruh dunia...
Tuan "Presiden" terkenal sebagai orang yang teramat sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, sebagaimana Tuan sangat berhati-hati mengambil keputusan dalam menolong rakyat yang menjadi korban lumpur di Sidoarjo, akibat kelalaian perusahaan milik seorang menteri Tuan. Barangkali Tuan "Presiden" Susilo Bambang Yudhoyono juga perlu lebih berhati-hati sebelum bicara?
By James Petras
Source: axisoflogic.com
May 25, 2007, 12:07
Washington outlined in explicit language its plans to engage in sequential wars in the Middle East, Southwest and Northeast Asia and the Caribbean. Under the offensive military doctrine of 'Pre-emptive Wars' and the 'Global War against Terrorism', the United States' pursuit of military conquest was backed by Israel, Great Britain and several newly incorporated client states from Eastern Europe. The White House's grandiose scheme of world conquest was orchestrated and pre-maturely celebrated by top Zioncon (Zionist Conservative) officials embedded in the Pentagon, White House and the National Security Council. The imperial wars of conquest however were stopped literally dead in their tracks at their starting point: Iraq and Afghanistan. Subsequent to the US invasion and occupation of IraqAfghanistan, a formidable mass armed resistance emerged from the underground, aided by widespread civilian support. Large majorities of public opinion, major religious communities, trade union militants, small business associations and neighborhood-based community organizations actively and passivelyopposed the US-led occupation forces at every turn , providing logistical support and intelligence to the armed and non-violent resistance. Similar developments took place at a later stage in Afghanistan. Despite draconian military measures, including the bombing of population centers, systematic mass round-ups of civilians followed by brutal torture,the US military failed to consolidate its rule via puppet regimes. As the resistance grew, Washington's efforts to foment ethnic-religious sectarian warfare and territorial fragmentation failed. By late 2006 it was clear that the imperial army's only territorial conquest was the bunkers in the so-called 'Green Zone'. In 2007 Washington escalated its troop commitments in a desperate effort to fend off impending defeat and to recover massive loss of domestic support. From a world historical perspective, the Iraqi and Afghan resistance has successfully stymied Washington's pursuit of world domination through a series of offensive wars. The success of the national liberation movements led to the over-extension of the US imperial armed forces -weakening efforts to launch programed ground wars against Iran, Syria and elsewhere. The prolonged resistance led to wholesale domestic opposition in the face of never-ending US casualties and skyrocketing financial costs. The demoralization of the US infantry and National Guard prevented Washington from following up its failed coup against Venezuelan President Hugo Chavez with a direct military invasion. The prolonged and deteriorating war in Afghanistan, with the advances of the re-grouped guerrilla fighters especially among the civilian population, has led the US-controlled colonial coalition to engage in indiscriminate bombing of civilians -adding to the growth of the anti-colonial resistance. The success of the resistance movements in Iraq and Afghanistan and the appeal of their examples has encouraged new formidable anti-colonial struggles, led by Hizbollah in Lebanon, Hamas in Palestine, the Islamic Courts Union in Somalia as well as having stiffened the resolve of Iranian leaders to resist US demands to unilaterally suspend their nuclear programs. Further abroad, the weakening of US global military interventionist capacity has taken the heat off of progressive governments in Venezuela and revolutionary Cuba. The consolidation of the Venezuelan nationalist-populist government has had a powerful demonstration impact throughout Latin America, encouraging new anti-imperialist movements and dissident governments in Ecuador and beyond. In an all out battle of ideas, programs, foreign aid and solidarity, Bush is losing out to President Chavez: Unable to launch a full-scale military invasion, to eliminate the Chavez government, Washington has failed to match Venezuela's vast petrol subsidies and promising alternative integration proposals: ALBA has prevailed over ALCA. The failure of Washington's will to a world empire has led to the shrinking of power relative to its global situation prior to 2001. And in large part that is due to the fighting capacity and organized resistance in Iraq and Afghanistan: Both have demonstrated that despite the great store of modern technological warfare and monopolies of media propaganda, wars are decided on the ground, by the popular majorities directly affected. It is they who set in motion the conversion of enthusiastic domestic majorities for the US war to demoralized minorities; it is they who have given backbone and resiliency to the Middle Eastern governments who vacillate between collaboration with and rejection of the colonial powers.
Former Lieutenant Colonel Robert Bowman:
"Instead of
sending our sons and daughters around the world to kill Arabs so we can
have the oil under their sand, we should send them to rebuild their
infrastructure, supply clean water, and feed starving children...
In short, we should do good instead of evil. Who would try to stop us? Who would want to bomb us?
That is the truth ....... the American people need to hear."
(Rick Feinberg - Professor of Anthropology at Kent State University)
Sebelum memutuskan pake kartu kredit,
ada baiknya baca artikel ini dulu ya, buat pertimbangan...
Tulisan
ini dimuat di mediakonsumen.com mungkin
penting buat pemegang kartu kredit, terutama kartu kredit
Citibank.
Kartu Kredit Citibank Dan UU Perlindungan
Konsumen
Senin, 05 Maret 2007
Belum lama ini saya menulis
artikel tentang Kartu Kredit (KK) di
MediaKonsumen ini dengan
judul "Kartu Kredit, Gaya Hidup Modern dan Industri Penghisap
Darah". Tulisan itu tentang sejarah dan industri KK terutama
di negara tempat lahirnya, Amerika. Di dalam artikel itu saya
menyebut sebuah kasus penggelapan uang pemegang KK oleh perusahaan
penerbit KK di Amerika pada tahun 1999. Di dalam artikel itu saya memperingatkan agar pemegang KK di Indonesia juga berhati-hati
agar tidak menjadi korban perusahaan penerbit KK. Untuk memenuhi
permintaan seseorang yang saya kenal, di bawah ini adalah hasil
penelusuran saya pada Lembar Penagihan KK Citibank milik
orang itu. Menurut hasil penelusuran saya, Citibank melakukan
apa yang sering disebut sebagai "credit card game",
yakni mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan pemegang KK pada
apa yang disebut dan "disembunyikan" oleh Citibank
sebagai "formula perhitungan bunga". Akibatnya, Citibank
tidak hanya mengenakan bunga pada transaksi dan pengambilan tunai
yang anda lakukan tetapi juga mengenakan bunga pada pembayaran
yang anda lakukan, juga meterai pada Lembar Penagihan, bahkan juga
mengenakan bunga pada biaya pembayaran dan biaya
pengambilan tunai. Jadi, misalnya anda menyetor uang ke
Citibank sejumlah Rp2.000.000 maka anda dikenakan Biaya
Pembayaran Rp5.000 ditambah bunga pada dua komponen tersebut
(Pembayaran dan Biaya Pembayarannya), sehingga yang anda
setorkan akan dikurangi hingga 3,5% dari Pembayaran yang Rp2.000.000 itu. Padahal tidak ada di agreement atau di mana pun
tertulis bahwa Penyetoran yang anda lakukan akan dikenakan bunga
(bahkan biaya pembayarannya juga dikenakan bunga).
Anda
pemegang KK Citibank tentu bisa ikut menelusuri perhitungan bunga KK
anda berdasarkan apa yang saya paparkan di bawah ini.
TERNYATA
BUNGA DIKENAKAN SETIAP SAAT DAN PADA SEMUA KONDISI
Pada lembar
disclaimer (di balik Lembar Penagihan) disebutkan bahwa:
"bunga
akan dikenakan bila anda membayar kurang dari Total
Tagihan...."
Tentu pernyataan ini bagi saya juga berarti
semua transaksi tidak dikenakan bunga bila membayar Total
Tagihan. Pernyataan ini dilanjutkan dengan "atau membayar
setelah jatuh tempo" yang tentu juga berarti semua transaksi
tidak dikenakan bunga bila membayar sebelum jatuh tempo. Namun
pernyataan ini malah membuat bingung saya, karena ternyata
pada Lembar Penagihan semua transaksi dikenakan bunga, meskipun Pemegang KK membayar lunas dan sebelum jatuh tempo semua tagihan
dari transaksinya.
Pernyataan di atas dilanjutkan dengan
pernyataan ini:
"Bunga dihitung atas saldo harian dimulai
dari tanggal transaksi. Transaksi yang belum jatuh tempo tidak
termasuk dalam komponen perhitungan bunga...." Pernyataan
ini mencoba menjelaskan bagaimana perhitungan bunga yang dilakukan
Citibank yang ternyata pada semua transaksi, meskipun Pemegang KK
membayar lunas dan sebelum jatuh tempo semua tagihan dari
transaksinya.
Cara perhitungan bunga Citibank dilengkapi
dengan Agreement Pasal 4:
"Bunga akan timbul jika pembayaran
dilakukan secara mencicil. Bunga yang dibebankan akan dihitung
dari saldo harian yang terhutang dimulai dari tanggal terjadinya
transaksi dan saldo sejak dimulainya transaksi baru hingga
pembayaran dilakukan secara penuh...."
Apa makna dari
kata "mencicil" pada kalimat "pembayaran dilakukan
secara mencicil," jika pada disclaimer sudah disebut
"membayar kurang dari Total Tagihan?" Pernyataan-pernyataan
ini sama sekali tidak sesuai dengan fakta bahwa semua transaksi
ternyata dikenakan bunga, meskipun Pemegang KK membayar lunas dan
sebelum jatuh tempo semua tagihan dari transaksinya.
Nampaknya,
Citibank memang menggunakan cara tertentu yang membuat saya (dan
anda, pemegang KK Citibank yang lain) tidak mudah untuk
mengerti tentang cara perhitungan bunga?
FORMULA
PERHITUNGAN BUNGA CITIBANK
Oleh karena itu, seharusnya
Citibank menyediakan informasi atau aturan tertulis lengkap yang
ternyata tidak disediakannya, baik di disclaimer maupun
agreement. Apa yang tidak disediakan oleh Citibank salah satunya
adalah Formula Perhitungan Bunga agar pemegang KK bisa lebih mudah
mengerti.
Citibank melalui email di akhir Januari 2007 (untuk
menjawab pertanyaan pemegang KK) menjelaskan Formula Perhitungan Bunganya yang tidak pernah disebut di disclaimer maupun di
agreement, yaitu:
....Sehubungan dengan pertanyaan Ibu
mengenai perhitungan bunga, bersama ini kami sampaikan bahwa
besarnya bunga adalah seperti tercantum pada Lembar penagihan dan
dihitung perbulan atas saldo harian dimulai dari tanggal melakukan
transaksi. Bunga akan ditagihkan pada lembar penagihan
berikutnya.
Adapun Formula Perhitungan Bunga tersebut adalah
sebagai berikut:
Besarnya Transaksi x Lamanya Transaksi x 3.5%
atau 4% x 12/365
Di dalam Formula Perhitungan Bunga di atas,
tercantum komponen "Lamanya Transaksi" yang membuat
semua transaksi menjadi dikenakan bunga, tanpa perduli atau bertolakbelakang dengan bunyi disclaimer yang saya sebutkan di
atas, bahwa "bunga akan dikenakan bila anda membayar kurang dari
Total Tagihan atau membayar setelah jatuh tempo...." Bahkan
pembayaran (penyetoran ke Citibank) yang dilakukan juga
dikenakan bunga yang menurut saya ini tidak boleh dilakukan
Citibank.
Apakah ini bisa disebutkan sebagai "permainan"
Citibank? Karena Formula Perhitungan Bunga ini hanya diketahui
ketika ditanyakan ke Citibank. Citibank melalui email itu
memang harus (terpaksa) memberikan jawaban kepada konsumennya,
karena Citibank memang memiliki kewajiban untuk memberikan
informasi yang benar kepada konsumennya sesuai dengan UU Perlindungan
Konsumen 8/1999, Pasal 4c, yaitu: "hak atas informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa."
Namun Citibank nampaknya tidak ingin
menyampaikan informasi mengenai Formula Perhitungan Bunga, kecuali
jika terpaksa ketika ditanya oleh konsumennya. Situasi ini
membuat konsumen menyangka bahwa konsumen bisa bebas bunga, karena
hanya mendapatkan atau membaca informasi pada disclaimer bahwa "bunga
akan dikenakan bila anda membayar kurang dari Total Tagihan
atau membayar setelah jatuh tempo. Bunga dihitung atas saldo
harian dimulai dari tanggal transaksi. Transaksi yang belum jatuh
tempo tidak termasuk dalam komponen perhitungan bunga."
Konsumen
pun juga akan mengira bisa bebas bunga ketika membaca Agreement Pasal
4 yang menggunakan sebuah kata yang tidak ada definisinya,
yaitu kata "mencicil".
Jadi, pernyataan pada
disclaimer dan agreement tersebut memang cuma untuk "hiasan"
saja, atau tidak membuat Pemegang KK bisa dibebaskan dari
bunga meskipun Pemegang KK membayar lunas dan sebelum jatuh tempo
semua tagihan dari transaksinya, karena ternyata di Lembar
Penagihan, semua transaksi dikenakan bunga.
Bahkan menurut
saya ada komponen yang seharusnya tidak dikenakan bunga, tetapi
dikenakan bunga oleh Citibank, yaitu:
1. Pembayaran
2. Biaya
Pembayaran melalui ATM BCA sebesar Rp5.000
3. Biaya
meterai Pembayaran (nomor 1) adalah bukan Transaksi atau bukan
Penarikan Tunai, maka saya bertanya: "Di mana tertulis bahwa Pembayaran adalah termasuk Transaksi atau Penarikan Tunai sehingga
bisa dikenakan bunga?" Jika Pembayaran adalah bukan Transaksi
atau bukan Penarikan Tunai, maka pembayaran tidak bisa dikenakan
bunga.
BUNGA YANG BERBUNGA, SEBUAH "PERMAINAN"
CITIBANK YANG MENGERIKAN
Contoh di bawah ini adalah dari
Lembar Penagihan pada bulan Oktober 2006. Pengambilan Tunai
sebesar Rp 1.500.000 dikenakan charge (dibebankan atau ditagih
oleh Citibank) sebesar 4% yaitu Rp 60.000. Dua komponen ini
(Pengambilan Tunai dan Charge) langsung dikenakan bunga masing-masing adalah Rp30.000 dan Rp980, sehingga gara-gara mengambil tunai
sebesar Rp1.500.000, maka pemegang KK dikenakan beban sebesar
Rp60.000 + Rp 30.000 + Rp 980 = Rp90.980. Angka Rp 90.980
itu berarti bebannya adalah 6% dari Rp1.500.000 (Pengambilan
Tunai itu). Itu pun karena Pengambilan Tunai dilakukan pada
tanggal 1 Oktober, sehingga periode berhutangnya adalah 15 hari ke
tanggal penagihan,yaitu tanggal 15 Oktober. Jika periode
berhutangnya 30 hari maka bebannya adalah 8%. Penelusuran
perhitungan tagihan itu bisa menjadi jelas hanya karena saya tahu
mengenai Formula Perhitungan Bunga. Beban lebih di atas 4% itu
tidak ditampilkan oleh Citibank di Lembar Penagihan, kecuali anda
melakukan perhitungan dengan menggunakan formula tersebut. Padahal,
Formula Perhitungan Bunga tidak disediakan pada disclaimer
dan agreement. Pada disclaimer disebutkan bahwa biaya
Pengambilan Tunai adalah 4% dari jumlah yang diambil, sehingga
seolah-olah cuma 4% saja yang dibebankan kepada pemegang KK,
padahal lebih dari 4% bahkan bisa hingga 8%. Sedangkan
Pembayaran atau penyetoran ke Citibank (yang seharusnya
bukan transaksi atau bukan berhutang) juga dikenakan
bunga. Demikian juga dengan Biaya Pembayarannya yang melalui ATM
BCA sebesar Rp5.000. Sehingga ketika pemegang KK membayar
sebesar Rp2.000.000 pada tanggal 18 September 2006, maka ia
dikenakan beban Rp5.000 ditambah bunga dua komponen tersebut
(Pembayaran dan Biaya Pembayarannya), yaitu Rp65.333 dan Rp163. Total dari dua bunga ini adalah Rp65.497 atau 3% dari
Pembayaran yang Rp2.000.000 itu. Pembebanan bunga terhadap
Pembayaran ini amat menguntungkan Citibank, karena selain
mendapatkan bunga dari Transaksi dan Pengambilan Tunai, ternyata
Citibank juga bisa mendapatkan bunga dari setiap Pembayaran. Meski
ini mungkin sudah dilakukan sejak lama dan menjadi soal yang "wajar",
namun pemegang KK merasa tertipu karena tidak ada pemberitahuan secara tertulis bahwa Pembayaran juga dikenakan
bunga. Pemegang KK yang Lembar Penagihannya saya telusuri ini
telah mengirimkan email kepada Citibank untuk bertanya seputar perhitungan bunga dan menginginkan jawaban tertulis, namun
Citibank tidak mau lagi untuk menjawab setelah tanggal 2 Februari
2007. Citibank mungkin sudah merasa cukup menjawab semua email
sehingga tidak perlu melayani konsumennya yang masih merasa tidak
nyaman. Sehingga saya menyimpulkan:
- Citibank tidak
memiliki itikad baik dalam melayani konsumennya (UU Perlindungan
Konsumen 8/1999, Pasal 7a).
- Hak-hak sebagai konsumen diabaikan
(UU Perlindungan Konsumen 8/1999, Pasal 4a,c,d,g).
- Citibank
tidak menggunakan formula yang standar atau fair dalam mengenakan
bunga (UU Perlindungan Konsumen 8/1999, Pasal 7d).
- Harus
kembali memeriksa semua tagihan sejak pertama kali menjadi pemegang
KK Citibank.
- Pekerjaan memeriksa itu akan butuh waktu dan
energi yang tidak sedikit
- Konsumen tidak mendapatkan kenyamanan
menjadi pemegang kartu kredit Citibank (UU Perlindungan Konsumen
8/1999, Pasal 4a)
- Citibank harus dituntut ganti rugi oleh
semua pemegang KK-nya (UU Perlindungan Konsumen 8/1999, Pasal 19
ayat 1,2,4).
Jojo Rahardjo
Pengamat Masalah Konsumen
Moral of the Story: Whadhuh..... gw udah ketipu berapa tahun yak???
Tahukah anda, bahwa pada tahun 1918, Prof. Dr. Herman Van Breen ditugaskan oleh Departement Waterstaat pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan studi pencegahan banjir di Batavia. Akhirnya, Van Breen melahirkan sebuah konsep spektakuler dan visioner pada jaman itu yang dikenal dengan proyek Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur.
Ide konsep itu
sederhana, yaitu membatasi volume air yang masuk ke Batavia melalui 13 sungai, diantaranya Sungai Cakung, Jati Kramat, Buaran, Sunter, Cipinang, Ciliwung, Cideng, Krukut, Grogol, Sekretaris, Pesanggrahan, Mookervart, dan Angke. Selanjutnya, limpahan debit air akan dibuang melalui sisi kiri dan kanan kota ke laut.
Pada tahun 1922, dimulailah pembangunan tahap pertama, yaitu Banjir Kanal Barat. Setelah Indonesia merdeka, mimpi Herman Van Breen untuk melanjutkan pembangunan Banjir Kanal Timur sebagai tahap kedua untuk membebaskan Batavia dari banjir tidak pernah terwujud.
Proyek Banjir Kanal Timur
baru disahkan dalam rencana Tata Kota DKI pada tahun 1973. Sekarang sudah 34 tahun Banjir Kanal Timur masuk rencana Tata Kota DKI, tetapi hanya 7 km dari 23 km dalam rencana Banjir Kanal Timur yang sudah digali.
Betapa visionernya rencana Van Breen, saat itu luas Batavia hanya 2.500 Ha, tetapi sudah membuat rencana penggalian Kanal Barat dan Timur sebesar itu. Proyek Banjir Kanal Barat yang berhasil diwujudkannya telah menyelamatkan wilayah Batavia dari banjir selama 40 tahun. Sekarang wilayah Jakarta sudah seluas 65.000 Ha atau 26 kali Batavia, tetapi bukannya Banjir
Kanal Timur diwujudkan, malah Banjir Kanal Barat tidak pernah dipelihara dengan baik dan diperluas.
Sutiyoso beralasan bahwa untuk mewujudkan Banjir Kanal Timur dibutuhkan dana yang sangat besar, yaitu sekitar 4,9 Trilyun dan Pemda DKI tidak mampu menyediakan dana sebesar itu. Tetapi tahukah anda bahwa proyek Busway 40 koridor menghabiskan dana 21 Trilyun dan harus diselesaikan selama dua tahun? Padahal busway yang direncanakan bukanlah jalur-jalur penting yang bisa mengalihkan pengendara mobil pribadi ke busway kecuali Koridor I yang melalui jalur Sudirman - Thamrin.
Betapa pinternya pemimpin bangsa ini.
Bila saja Herman Van Breen menyaksikan banjir yang menenggelamkan 2/3 Jakarta saat ini dan tidak pernah terwujudnya proyek Banjir Kanal Timur selama 89 tahun sejak dia cetuskan, pastilah dia akan melongo dan terheran-heran sambil berkata:
"Betapa pinterrrrrrnya inlander-inlander ini."
 | "APA?!" | Feb 20, '07 11:36 AM
for everyone |
Secara
kebetulan, jam 02:00 pagi subuh hari ini 19 Februari 2007, begitu masuk
ke ruang apartemenku yang kecil di Montmartre, aku langsung membuka tivi
terusan 2: l'Antenne 2/France 2. Pekerjaanku yang lain aku tangguhkan
untuk menyaksikan acara wawancara dengan Madame Daniele Mitterrand, istri mantan
Presiden Mitterrand, ketua LSM France Liberté. Ketertarikanku pada acara
wawancara ini disebabkan sebagai warga Keluarga Besar Koperasi Restoran
Indonesia Paris, kami mengenalnya secara pribadi melalui kehadirannya
berkali-kali di Resto.
Melalui pengenalan langsung, ditambah dengan membaca
buku-bukunya, mengetahui kegiatan-kegiatannya, termasuk di Indonesia,
maka perhatianku pada tokoh perempuan yang pernah menjadi First Lady
Prancis ini makin membuatku tak beranjak dari layar FR2. Apalagi
pertanyaan-pertanyaan wartawan
perempuan dari FR2 yang mewawancarainya, mencoba menggali hal-hal yang belum
pernah ditanyakan baik dari segi kehidupan pribadi maupun sikap
politiknya terhadap hal-hal tertentu. Terhadap hal terakhir ini dan baru
kudengar adalah sikap Madame Daniele Mitterrand terhadap Presiden Castro dari
Kuba.
"Bagaimana sikap
Daniele terhadap Castro, sang diktatur Kuba?" tanya wartawan FR2.
Mendengar pertanyaan ini langsung kulihat sepasang mata Madame Daniele seperti
mau meloncat dan balik bertanya:
"Apa?!! Anda
mengatakan bahwa Castro itu seorang diktatur? Itukah pendapat
Anda?"
Melihat reaksi
Madame Daniele Mitterrand yang demikian, nampak sangat bahwa sang wartawati sedikit surut
dan menciut.
"Tapi bukankah
Anda anti kediktaturian?"
"Benar! Saya
memang anti diktatur. Tapi siapa itu diktatur?! Apa takarannya? Apakah
wartawan seperti Anda yang menentukannya?!"
Oleh reaksi ini, nampak jelas si
wartawati kembali menciut nyali tanya dan agresivitasnya.
"Bagiku," ujar
Daniele Mitterrand, "Castro bukan seorang diktatur. Ia senantiasa berusaha
menjawab masalah-masalah rakyatnya di tengah-tengah segala kepungan agresif
imperialisme Amerika Serikat."
"Anda sedang
menggunakan kata-kata demagogi," sela si wartawati.
"Apakah
Anda bisa membedakan antara kenyataan dan demagogi?" tanya mantan First Lady
Prancis dengan tenang menatap langsung ke mata si
penanya. "Sebagai wartawan, Anda
selayaknya bisa membedakannya."
"Saya memang anti
diktatur dan kediktaturan. Diktatur tidaknya seorang penguasa bagi saya
ditentukan oleh rakyat negeri itu sendiri dan bukan oleh wartawan seperti Anda.
Castro tidak ditentang oleh rakyat Kuba sehingga ia bertahan sampai hari
ini. Sedangkan Anda hanya mencaci Castro tanpa menjawab langsung
kepentingan rakyat Kuba yang dikepung."
Sejalan dengan
sikap Madame Daniele Mitterrand ini pulalah, maka Prancis semasa kekuasaan
Partai Sosialis dan partai-partai kiri, nama Indonesia dan Soeharto sangat tidak
populer di Prancis. Berlatarbelakangkan ketidaksukaan pemerintah Prancis pada
Orba Soeharto, Pramoedya A Toer yang oleh Prancis dipandang sebagai "jiwa
Indonesia" diberikan bintang jasa "Legion d'Honneur", pada saat
Pram berkunjung ke Prancis. Ketika berkunjung ke Paris, seusai pertemuan KTT
Non Blok di Nairobi, di bandara Orly, mantan Presiden
Soeharto, hanya disambut oleh menteri luar negeri yang secara protokoler
jauh sangat tidak seimbang. Sebelum berkuasa, tokoh-tokoh Partai Sosialis
pulalah yang secara masif membuat petisi kepada Orba agar Pram dibebaskan dari
pulau pembuangan Buru.
Madame Daniele
Mitterrand, jauh sebelum menjadi the France First Lady, sudah lama aktif dalam
komite-komite setiakawan dengan negeri-negeri Amerika Latin. Kegiatan
begini hanyalah kelanjutan dari militanismenya sejak gadis berusia 17 tahun,
melawan pendudukan nazi-isme Hitler di Prancis semasa Perang Dunia II. Melalui
kegiatan-kegiatan ini, Madame Daniele mengenal baik Amerika Latin, termasuk
Kuba. Ia juga merupakan sahabat dekat Komandan Marcos dari Chiapas,
Meksiko. Sehingga jika ia mengatakan sesuatu tentang kawasan dunia tersebut,
mestinya ia punya dasar alasan yang bisa ia pertanggungjawabkan karena itu ia
berani dengan tegas menantang bahkan memojokkan sang wartawati yang
mewawancarainya. Patut dicatat bahwa wartawan-wartawan Prancis saat
mewawancarai para petinggi negerinya dikenal sangat tajam dan garang.
Apa yang
dikemukakan oleh Madame Daniele Mitterrand malam ini merupakan pendapat
kontroversial dibandingkan pendapat umum yang dibentuk oleh pers negeri ini.
Pendapat tentang Castro yang diucapkan oleh mantan The First Lady Prancis ini sekaligus merupakan tantangan serta sanggahan terbuka di depan publik. Hal
jamak di negeri ini.
Hal menarik lain
yang ingin kucatat di sini adalah jawaban Daniele Mitterrand atas pertanyaan
wartawati.
"Prenom saya:
Daniele. Nama [nom] saya: Mitterrand. Dan saya bangga menjadi Daniele
Mittterrand, diri saya sendiri."
Apakah jawaban
ini merupakan penolakan Daniele Mitterrand pada kediktaturan lelaki, menolak
jadi bayang-bayang suami? Madame Daniele di Prancis memang dikenal sebagai
seorang pemberontak atau "macan betina" jika menggunakan istilah seorang wartawan
perempuan Prancis yang baru menerbitkan bukunya tentang The First Lady negeri
anggur ini.***
Paris, Februari
2007
---------------------------
JJ.
Kusni
| | 12 hari di Jerman, jalan ke Koln, Weimar, Dresden, dan Bonn.
|
Merdeka kita
rupanya terbuat dari plastik, Bung
bisa digesek dan keluar duitnya
Merdeka kita
ternyata sekedar lipstik, Bung
ditempelkan untuk dapat utangan
Merdeka kita Boeng,
doeh... agaknja berbeda
dengan merdekanja Soekarno Hatta
tjoema tjapnja sadja jang sama
Merdeka kita
nampaknya asemblingan amerika
sepantaran dengan merdekanya
es Beye dan juice Kalla
Engkau ikutan mer:d:eka Bung?
ESN
18.08.06
| |
Link: 
